Pengawas Kopdes Harus Independen, Kata Waka Komisi VI DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengapresiasi peluncuran Koperasi Desa Merah Putih dan menyoroti pentingnya kemandirian pengawas dalam mencegah politisasi. “Kalau kepala desa dipilih karena kapasitasnya, itu sah. Tapi jangan dipaksakan secara struktural karena hal itu menyalahi prinsip kemandirian koperasi,” ujar Nurdin kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).
Latar Belakang
Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih menjadi momentum penting untuk meningkatkan perekonomian desa melalui koperasi yang mampu berdiri sendiri. Namun, Nurdin mengingatkan bahwa independensi pengawas adalah kunci untuk mencegah campur tangan pihak luar, termasuk kepentingan politik.
Fakta Penting
Pengurus dan pengawas Koperasi Desa (Kopdes) harus dipilih langsung oleh warga desa yang menjadi anggota koperasi, bukan oleh pengurus yang sudah ada. Ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi koperasi.
Dampak
Penerapan independensi pengawas diharapkan mencegah konflik kepentingan dan memperkuat kemandirian koperasi. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan warga terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi yang adil dan efektif.
Penutup
Dengan memastikan pengawas independen, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi contoh yang baik bagi koperasi desa lain di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana langkah selanjutnya untuk memastikan implementasi kebijakan ini secara konsisten di seluruh desa?
