Sumber Portal : Berita Terkini dan Terupdate 24 Jam

Blog

  • [Contoh Judul]

    [Contoh Judul]

    [Contoh Judul]
    [Contoh Judul]

    Beredar surat keputusan (SK) pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Dalam SK tersebut, PKS mengusulkan pergantian Ketua DPRD DKI dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin.

    Berdasarkan surat yang dilihat detikcom, Selasa (21/4/2026), PKS DKI Jakarta mencabut SK DPP PKS Nomor 128/SKEP/DPP-PKS/2025 tentang pimpinan dan alat kelengkapan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 tanggal 27 Oktober 2025 dan dinyatakan tidak berlaku.

    “Mengusulkan Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera yang semula dijabat oleh Drs. H. Khoirudin M. Si digantikan oleh Suhud Alynudin, S. IP., M.Sc,” demikian bunyi SK tersebut, dikutip Selasa (21/4).

  • [Contoh Judul]

    [Contoh Judul]

    [Contoh Judul]
    [Contoh Judul]

    Beredar surat keputusan (SK) pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Dalam SK tersebut, PKS mengusulkan pergantian Ketua DPRD DKI dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin.

    Berdasarkan surat yang dilihat detikcom, Selasa (21/4/2026), PKS DKI Jakarta mencabut SK DPP PKS Nomor 128/SKEP/DPP-PKS/2025 tentang pimpinan dan alat kelengkapan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 tanggal 27 Oktober 2025 dan dinyatakan tidak berlaku.

    “Mengusulkan Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera yang semula dijabat oleh Drs. H. Khoirudin M. Si digantikan oleh Suhud Alynudin, S. IP., M.Sc,” demikian bunyi SK tersebut, dikutip Selasa (21/4).

  • [Contoh Judul]

    [Contoh Judul]

    [Contoh Judul]
    [Contoh Judul]

    Beredar surat keputusan (SK) pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Dalam SK tersebut, PKS mengusulkan pergantian Ketua DPRD DKI dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin.

    Berdasarkan surat yang dilihat detikcom, Selasa (21/4/2026), PKS DKI Jakarta mencabut SK DPP PKS Nomor 128/SKEP/DPP-PKS/2025 tentang pimpinan dan alat kelengkapan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 tanggal 27 Oktober 2025 dan dinyatakan tidak berlaku.

    “Mengusulkan Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera yang semula dijabat oleh Drs. H. Khoirudin M. Si digantikan oleh Suhud Alynudin, S. IP., M.Sc,” demikian bunyi SK tersebut, dikutip Selasa (21/4).

  • Keji! Guru Honorer di Sumedang Culik dan Perkosa Siswi SD: Skandal Pendidikan yang Mengerikan

    Keji! Guru Honorer di Sumedang Culik dan Perkosa Siswi SD: Skandal Pendidikan yang Mengerikan

    Keji! Guru Honorer di Sumedang Culik dan Perkosa Siswi SD: Skandal Pendidikan yang Mengerikan
    Keji! Guru Honorer di Sumedang Culik dan Perkosa Siswi SD: Skandal Pendidikan yang Mengerikan

    Siswi kelas 6 SD di Kabupaten Sumedang menjadi korban pemerkosaan dan penculikan seorang oknum guru honorer. Pelaku berinisial IM (35) sudah ditangkap polisi dan kejadian ini sudah dalam penanganan Satreskrim Polres Sumedang.

    Dilansir detikJabar , IM yang merupakan guru honorer sudah ditahan di Mapolres Sumedang. Pelaku ditangkap akibat menculik dan memperkosa seorang siswi SD berinisial NAM. NAM merupakan siswi kelas 6 SD yang sebelumnya telah dilaporkan menghilang sejak Jumat (17/4/2026). NAM kemudian ditemukan pada Minggu (19/4).

    Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika menyampaikan untuk kronologi dari kejadian tersebut bermula saat korban dan pelaku melakukan percakapan serta berkenalan melalui jejaring media sosial. Mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk melakukan pertemuan di daerah Jatimulya, pada Jumat (17/4).

  • Gempa M6 Guncang Timor Tengah Utara, NTT, Ancam Ketahanan Bencana Alam!

    Gempa M6 Guncang Timor Tengah Utara, NTT, Ancam Ketahanan Bencana Alam!

    Gempa M6 Guncang Timor Tengah Utara, NTT, Ancam Ketahanan Bencana Alam!
    Gempa M6 Guncang Timor Tengah Utara, NTT, Ancam Ketahanan Bencana Alam!

    Gempa bumi magnitudo (M) 6 terjadi di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa ini tak berpotensi tsunami.

    “Tidak berpotensi tsunami,” demikian keterangan BMKG di akun X nya, Selasa (21/4/2026).

  • 139 Guru PPPK di Parepare Gagal Dapatkan Gaji 4 Bulan, Kecewa Dihujat dengan Kata ‘Sabar’

    139 Guru PPPK di Parepare Gagal Dapatkan Gaji 4 Bulan, Kecewa Dihujat dengan Kata ‘Sabar’

    139 Guru PPPK di Parepare Gagal Dapatkan Gaji 4 Bulan, Kecewa Dihujat dengan Kata 'Sabar'
    139 Guru PPPK di Parepare Gagal Dapatkan Gaji 4 Bulan, Kecewa Dihujat dengan Kata ‘Sabar’

    Latar Belakang
    Sebanyak 139 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, terancam tertinggal karena tak menerima gaji selama empat bulan. Ketidakpastian ini menyebabkan mereka merasa dikhianati dan marah karena sering diminta bersabar setiap kali menuntut hak gaji mereka.
    Fakta Utama
    Masalah ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Parepare,Senin (20/4). Enam guru PPPK hadir dalam pertemuan tersebut bersama Plt Kadisdikbud Parepare Dede Harirustaman, Plt Kepala BKD Parepare Indra Karyana, dan Kepala BKPSDM Parepare Eko W Ariyadi. Amran, perwakilan guru, mengungkapkan kekecewaannya karena informasi terkait pencairan gaji selalu kabur dan tak jelas.
    Dampak
    Ketidakpastian ini tidak hanya merusak kualitas hidup guru-guru tersebut, tetapi juga mengganggu kinerja pendidikan di Parepare. Mereka merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi hak-hak mereka sebagai pegawai negeri.

  • **314 Anggota DPR Hadir dalam Paripurna Pengesahan RUU PPRT, DPR Gelar Rapat Kritikal**

    **314 Anggota DPR Hadir dalam Paripurna Pengesahan RUU PPRT, DPR Gelar Rapat Kritikal**

    **314 Anggota DPR Hadir dalam Paripurna Pengesahan RUU PPRT, DPR Gelar Rapat Kritikal**
    **314 Anggota DPR Hadir dalam Paripurna Pengesahan RUU PPRT, DPR Gelar Rapat Kritikal**

    Rapat Paripurna DPR yang Menentukan Langkah Politik
    DPR menggelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026, yang menjadi sorotan publik karena pengesahan RUU PPRT. Sebanyak 314 anggota DPR hadir dalam rapat tersebut, yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/4/2026). Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, dengan hadirnya Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Saan Mustopa.
    Fakta Penting dalam Rapat Paripurna
    Puan Maharani membuka rapat dengan membacakan absensi anggota DPR, menandakan seriusnya langkah DPR dalam menangani RUU PPRT. Hadirnya 314 anggota menunjukkan komitmen kuat DPR untuk menyelesaikan agenda penting ini. Ruang rapat dipenuhi suasana serius, seiring dengan pertimbanganpublik terhadap dampak RUU PPRT.
    Dampak dan Pertanyaan untuk Masa Depan
    Rapat ini menjadi langkah krusial dalam proses legislatif, dengan RUU PPRT menjadi poin sentral diskusi. Dengan jumlah kehadiran yang tinggi, DPR menunjukkan prioritasnya terhadap masalah ini. Namun, pertanyaan tetap tersirat: apakah pengesahan RUU PPRT ini akan mendapat respons positif dari masyarakat?

  • “Muzani: Progres IKN Megah dan Mewah, Membanggakan Bangsa”

    “Muzani: Progres IKN Megah dan Mewah, Membanggakan Bangsa”

    “Muzani: Progres IKN Megah dan Mewah, Membanggakan Bangsa”

    Progres IKN Dapat Apresiasi Muzani
    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memberikan apresiasi atas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam keterangan tertulis, Muzani menilai pembangunan IKN telah menunjukkan kemajuan signifikan sejak kunjungan terakhir pada 2024.
    Kunjungan dan Penjelasan Detil
    Pada Senin (21/4/2026), pimpinan MPR berkunjung ke IKN dan memberikan ucapan terima kasih kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atas penjelasan detil perkembangan pembangunan.
    Dampak dan Arah Ke Depan
    Muzani menyampaikan apresiasi tersebut usai menerima paparan perkembangan IKN dari Basuki. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang megah, mewah, dan membanggakan bangsa.
    Penutup
    Dengan kemajuan yang diraih, IKN tidak hanya menjadi simbol kebanggaan nasional, tetapi juga menjanjikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

  • Ikan Sapu-Sapu Menyerang: AI, Senjata Baru atau Bencana?

    Ikan Sapu-Sapu Menyerang: AI, Senjata Baru atau Bencana?

    Ikan Sapu-Sapu Menyerang: AI, Senjata Baru atau Bencana?
    Ikan Sapu-Sapu Menyerang: AI, Senjata Baru atau Bencana?

    Ikan sapu-sapu ( Pterygoplichthys spp.) merupakan salah satu spesies invasif yang menonjol di ekosistem air tawar, khususnya di Indonesia. Kehadirannya menjadi ancaman serius bagi lingkungan karena mengganggu keanekaragaman hayati lokal dan merusak habitat alami. Awalnya diperkenalkan melalui perdagangan ikan hias, spesies ini kemudian berkembang pesat di berbagai perairan dan bersaing dengan ikan lokal dalam memperebutkan sumber daya, sekaligus mengubah keseimbangan ekosistem.

    Sejumlah studi terbaru menunjukkan bahwa populasi spesies air tawar, termasuk yang terdampak oleh spesies invasif seperti ikan sapu-sapu telah menurun sekitar 84% sejak tahun 1970. Angka ini menegaskan betapa mendesaknya upaya pemantauan dan pengelolaan ekosistem perairan secara lebih serius.

    Dalam konteks ini, kecerdasan buatan ( Artificial Intelligence atau AI) mulai memainkan peran penting sebagai teknologi transformatif dalam mendeteksi dan mengelola spesies invasif. Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan pelacakan ikan sapu-sapu secara lebih efisien melalui algoritma deteksi gerak yang mampu membedakan objek dari latar belakangnya, bahkan ketika sebagian tubuh ikan tertutup.

  • Ketua MA: Hindari Pidana Penjara Jangka Pendek, Dukung Alternatif Lebih Proporsional

    Ketua MA: Hindari Pidana Penjara Jangka Pendek, Dukung Alternatif Lebih Proporsional

    Ketua MA: Hindari Pidana Penjara Jangka Pendek, Dukung Alternatif Lebih Proporsional
    Ketua MA: Hindari Pidana Penjara Jangka Pendek, Dukung Alternatif Lebih Proporsional

    Pernyataan Menarik: Ketua MA Sunarto Menyebut Pidana Non Penjara sebagai Solusi Modern
    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengemukakan bahwa pidana penjara jangka pendek sebaiknya dihindari. Ia menekankan pentingnya penguatan pidana non penjara sebagai alternatif pemidanaan yang lebih proporsional, adaptif, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan modern.
    Latar Belakang
    Sunarto mengatakan bahwa pidana non penjara dan berbagai bentuk tindakan hukuman telah memperoleh relevansi sebagai solusi yang lebih efektif. “Sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan implementatif, MA telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026,” ujarnya dalam acara peringatan ke-73 tahun IKAHI di Jakarta. Surat Edaran ini bertujuan sebagai pedoman bagi hakim dalam mengimplementasikan pidana non penjara.
    Fakta Penting
    Dalam pernyataannya, Sunarto menekankan bahwa pidana non penjara bukan hanya alternatif, tetapi juga solusi yang lebih selaras dengan tujuan pemidanaan modern. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan sistem hukum kita lebih adaptif dan proporsional,” tambahnya.
    Dampak Sosial
    Perubahan ini diharapkan mampu mengurangi beban sistem penjara yang sudah overload dan memberikan peluang rehabilitasi yang lebih baik bagi pelaku kejahatan. Namun, tantangan implementasi tetap menjadi perhatian utama.
    Penutup
    Dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026, MA menandai langkah nyata dalam transformasi sistem pemidanaan di Indonesia. Apakah ini akan menjadi solusi jangka panjang atau hanya langkah awal? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.