Latar Belakang
Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan langkah keras untuk membatasi akses game online populer, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), sebagai respons atas kejadian tragis ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan diskusi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan yang efektif.
Fakta Penting
Arifah menegaskan bahwa arahan Presiden menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan ini. “Tujuan kami adalah mencari solusi yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari segala risiko, termasuk dampak negatif game yang menampilkan unsur kekerasan,” ujar Arifah dalam konferensi pers, Selasa (11/11/2025).
Menteri PPPA juga menekankan pentingnya literasi digital dan pengawasan yang lebih ketat dari para orang tua. Menurutnya, game dapat menjadi sarana yang bermanfaat jika dimanfaatkan dengan bijak, namun berlebihan dalam bermain game tentu tidak baik bagi tumbuh kembang anak.
Dampak dan Pertimbangan
Wacana pembatasan PUBG ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menjadi topik hangat di kalangan para pemangku kepentingan. Banyak yang mendukung langkah ini sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif game terhadap anak-anak, sementara beberapa pihak menilai perlu pendekatan yang lebih seimbang.
Penutup
Pembatasan PUBG, jika ditetapkan, akan menjadi langkah strategis untuk melindungi generasi muda dari potensi pengaruh negatif game. Namun, pertanyaan tetap muncul: apakah langkah ini cukup efektif, ataukah solusi lebih holistik diperlukan untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia?
