Latar Belakang
KPK kembali merekatkan tindak pidana korupsi dengan menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan berhasil membongkar praktik pemerasan senilai Rp 7 miliar di lingkungan Pemprov Riau.
Fakta Penting
Abdul Wahid, bersama Kadis PUPR Riau M Arief dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M Nursalam, telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan kongkalikong untuk memeras uang dari jajaran Dinas PUPR PKPP Riau.
Menurut penyelidikan KPK, ada kode atau modus operandi tertentu yang digunakan Abdul Wahid. Salah satunya adalah istilah ‘jatah preman’, yang merujuk pada fee yang harus disetorkan kepada gubernur sebagai imbalan atas pengurusan berbagai kepentingan.
Dampak
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan ketidakjujuran pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh. Hasil OTT KPK ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Penangkapan ini juga menunjukkan bahwa KPK tidak segan-segan untuk menindak siapa pun, bahkan pejabat tinggi seperti gubernur, jika terbukti melanggar hukum.
Penutup
Mengapa praktik pemerasan seperti ‘jatah preman’ bisa terjadi di lingkungan Pemprov Riau? Kasus ini menegaskan bahwa korupsi bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan. Dengan hasil OTT ini, harapan besar tertaruh pada upaya KPK untuk membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik korruptif.
“Teronggoknya Gubernur Riau: Kode di Balik ‘Jatah Preman’ Rp 7 Miliar”
