Majelis hakim menetapkan sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yang disebut menguntungkan terdakwa. Apa hal berbeda dalam KUHAP baru itu?
Dirangkum detikcom , Selasa (6/1/2026), proses persidangan selama ini dijalankan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP lama. Pada 2025, DPR resmi mengesahkan KUHAP baru yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2025.
KUHAP baru tersebut resmi diterapkan pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Persoalan ‘menguntungkan’ terdakwa sebenarnya disebut dengan jelas dalam KUHP baru, yakni: