Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) patut diapresiasi. Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan belanja sosial yang besar, keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menerapkan disiplin fiskal dan tata kelola keuangan negara yang lebih tegas.
Langkah ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memastikan proyek infrastruktur besar tetap berkelanjutan, namun tanpa menambah beban keuangan negara. Dalam konteks kebijakan publik, ini merupakan sinyal positif bahwa arah pembangunan ke depan tidak lagi bergantung semata pada kantong APBN, tetapi pada inovasi pembiayaan yang lebih cerdas dan berbasis investasi.
Selama ini, salah satu persoalan utama dalam proyek strategis nasional adalah kaburnya batas antara tanggung jawab pemerintah dan BUMN. Ketika proyek menghadapi tekanan keuangan, sering kali APBN menjadi “penyelamat terakhir”. Pola seperti ini jelas tidak sehat karena menciptakan ketergantungan fiskal dan berpotensi menurunkan kepercayaan pasar.
