Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran untuk hati-hati dalam mengelola keuangan.
“Saya memang ingin pemerintahan DKI ini menjadi pemerintahan yang dikelola secara terbuka. Dengan MoU ini, siapa pun di Pemprov harus hati-hati karena kapan saja saya bisa minta PPATK untuk cek transaksi keuangan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).
