Langkah Tegas Prabowo Hapus Tantiem
Memasuki hampir 300 hari masa kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, arah kebijakan ekonomi dan tata kelola negara mulai menunjukkan pola konsolidasi yang lebih matang. Salah satu langkah tegas yang mengejutkan terlihat dari keputusan menghapus tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang merugi, sekaligus memangkas jumlah komisaris maksimal menjadi enam orang. Ini menjadi langkah jarang diambil di tingkat tertinggi kepemimpinan negara, menandaibabak baru dalam upaya efisiensi bumn.
Fakta Penting dari Kebijakan
Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, Presiden Prabowo menyebut praktik tantiem sebagai “akal-akalan” yang merugikan negara. Langkah ini disambut standing applause oleh anggota DPR RI, menunjukkan dukungan yang kuat dari legislatif terhadap inisiatif ekonomi yang ambisius.
Kebijakan ini bukan hanya gebrakan belaka, melainkan bagian dari upaya memperkuat disiplin fiskal dan mengembalikan peran BUMN sebagai mesin pembangunan ekonomi nasional. Dengan menghapus tantiem dan memangkas jumlah komisaris, Prabowo berusaha menekan biaya operasional dan meningkatkan kinerja BUMN secara substansial.
Dampak dan Prospek
Langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk policy consolidation, fase di mana kebijakan prioritas mulai diimplementasikan dengan lebih tegas. Dengan menghapus tantiem dan memangkas jumlah komisaris, Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk mereformasi sektor BUMN dan meningkatkan efisiensi negara.
Pertanyaan yang muncul: Apakah langkah ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi BUMN dan perekonomian nasional? Hanya waktu yang akan membuktikan keberhasilan inisiatif ini dalam mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi Indonesia.
