Latar Belakang
Rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% oleh Bupati Sadewo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi batu loncatan untuk munculnya gerakan People Power yang tak terduga. Kenaikan pajak yang dirasa tidak proporsional ini tidak hanya mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Kabupaten Pati, tetapi juga menjadi pemicu semangat rakyat yang telah lama tidak terlihat sejak runtuhnya Orde Baru pada 1998.
Fakta Penting
Pada 13 Agustus 2025, rakyat Kabupaten Pati menggelar protes masal di tanah Nasi Gandul, kuliner ikonik khas daerah tersebut. Protes ini menandai momentum penting di mana rakyat mengekspresikan kekecewaan terhadap pemerintahan Bupati Sadewo, yang baru dilantik beberapa bulan sebelumnya. DPRD Tingkat II Kabupaten Pati bahkan mengancam akan menggunakan hak angket untuk memberikan sanksi kepada Bupati Sadewo, seorang kader Gerindra.
Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), PAD Kabupaten Pati pada 2024 mencapai Rp 482.703.418.280, dengan target PAD tahun 2025 sebesar Rp 548.507.950.000. Namun, rencana kenaikan PBB yang drastis ini tidak disambut baik oleh masyarakat, yang merasa pemerintah daerah telah mengabaikan dampak sosial dan ekonomi kenaikan pajak tersebut.
Dampak
Protes rakyat di Tanah Nasi Gandul tidak hanya menjadi sorotan lokal, tetapi juga menarik perhatian nasional sebagai contoh nyata bagaimana kekuatan rakyat dapat menjadi pilar demokrasi. Nasi Gandul, sebagai simbol kuliner yang autentik, jauh lebih pantas dinobatkan sebagai kebanggaan daerah dibandingkan pemerintah yang dianggap arogan oleh rakyatnya sendiri.
Penutup
Tragedi pajak di Kabupaten Pati menegaskan bahwa People Power masih relevan sebagai sarana kontrol sosial terhadap pemerintah. Protes ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya berhenti di penghitungan suara, tetapi juga di dalam perjuangan rakyat untuk memastikan keadilan dan kewenangan yang berpihak kepada mereka.
