Latar Belakang
Penyelenggaraan Haji 2026 dikabarkan akan ditangani oleh badan penyelenggara haji (BPH). Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan komentar terkait rencana ini. Namun, beliau enggan mengungkapkan detail lebih lanjut karena RUU Haji saat ini masih dalam tahap penyusunan di DPR.
Fakta Penting
Nasaruddin mengatakan bahwa kerjasama dengan BPH sedang dilakukan untuk memastikan implementasi undang-undang yang akan mengatur penyelenggaraan haji. “Ya, sesuai dengan amanat suratnya Presiden, insyaallah kita sudah bekerjasama dengan BPH untuk secepatnya menindaklanjuti undang-undang yang nanti akan mengatur itu kan,” ujar Nasaruddin di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (3/7/2025).
Dampak
Perubahan ini dapat berpengaruh pada sistem penyelenggaraan haji yang selama ini dipegang oleh Kementerian Agama. Masyarakat umat Islam diharapkan tetap memantau perkembangan terbaru terkait rencana ini.
Penutup
Menghadapi tahun 2026, pertanyaan besar muncul: bagaimana BPH akan mengimplementasikan peran barunya dalam penyelenggaraan haji? Publik menunggu jawaban yang lebih jelas dari pemerintah.
