Rencana Ambitious Pramono di Tengah Polemik DBH
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI tengah memprioritaskan pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan optimisme tinggi dengan target penyelesaian dan pengesahan dalam rapat paripurna November 2025.
Latar Belakang
Pembahasan DBH yang semula diawasi pemerintah pusat kini masuk dalam ranah DPRD DKI. Ini menjadi langkah penting untuk menentukan bagaimana distribusi anggaran daerah akan dilakukan. Pramono menekankan urgensi penyelesaian rapat paripurna untuk memastikan keterjelasan anggaran tahun depan.
Fakta Penting
– DBH dari pemerintah pusat menjadi sumber pendanaan penting bagi Pemprov DKI.
– Target November 2025 diharapkan menjadi titik penyelesaian usulan DBH.
– Gubernur menyinggung harapan untuk kepastian anggaran sebelum tahun baru.
Dampak
Penyelesaian DBH secara cepat diperkirakan akan memberikan stabilitas anggaran daerah, sehingga berbagai program publik dapat berjalan maksimal. Namun, polemik seputar potongan DBH menjadi sorotan penting yang perlu ditangani dengan hati-hati.
Penutup
Dengan target November 2025, Pramono menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan isu DBH. Namun, tantangan di DPRD DKI tetap menjadi ujian nyata. Bagaimana langkah selanjutnya? Semua mata tertuju pada rapat paripurna yang diharapkan menjadi penentu masa depan anggaran DKI.
