Latar Belakang
Sudah lebih dari satu bulan semenjak Putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2024 dibacakan, namun hingga kini pemerintah dan DPR belum juga menanggapi putusan yang bersifat final tersebut dengan kebijakan konkret. Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, yang menjadi langkah logis untuk merealisasikan pemisahan pemilu nasional dan lokal, masih tertunda.
Fakta Penting
Putusan MK mengamanatkan pemisahan pemilu nasional untuk memilih Presiden dan DPR/DPD, dengan pemilu lokal untuk Gubernur, Walikota/Bupati, dan DPRD diselenggarakan paling cepat 2 tahun dan paling lambat 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Alasan utama pemisahan ini adalah kebingungan pemilih karena jumlah surat suara yang besar pada pemilu 2019 dan 2024, waktu yang dekat antara pemilu dan pilkada yang menyebabkan kejenuhan, serta beban penyelenggara yang berat hingga menyebabkan kelelahan dan kematian.
Dampak dan Pertanyaan
Penundaan kebijakan ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana dampaknya bagi proses demokrasi Indonesia? Apakah pemisahan pemilu yang direkomendasikan MK akan memberikan solusi jangka panjang untuk masalah yang sudah mapan? Hingga kini, jawaban konkret dari pemerintah dan DPR belum juga terlihat, sementara masyarakat terus menunggu kepastian.
