Latar Belakang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggarisbawahi komitmen untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan fokus pada warga lokal di kawasan transmigrasi, termasuk di Kalimantan Utara. Ini terjadi dalam konteks penanggapan atas aksi damai yang dilakukan masyarakat adat Dayak, Tidung, dan Bulungan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Minggu (4/8).
Fakta Penting
Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Dr. Velix Wanggai, mengungkapkan bahwa pemerintah menyambut aspirasi masyarakat sebagai pintu masuk untuk menjelaskan program transmigrasi yang “pro-growth” dan “pro-equality”. Program ini, menurut Velix, dirancang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata, terutama melalui transmigrasi lokal di Tanah Borneo.
Dampak
Komitmen pemerintah ini diharapkan mampu mengurangi ketegangan dan membangun trust antara pemerintah dengan masyarakat adat. Namun, pertanyaan tetap muncul: apakah program transmigrasi yang dijanjikan dapat benar-benar mewujudkan inklusi sosial dan pemerataan ekonomi di daerah tersebut?
