Berita Update Terbaru
Berita  

Pansus DPRD Pati Tanya Camat Soal Video Lunas PBB 250%: Ada Perintah Atasan?

Pansus DPRD Pati Tanya Camat Soal Video Lunas PBB 250%: Ada Perintah Atasan?
Pansus DPRD Pati Tanya Camat Soal Video lunas pbb 250%: Ada Perintah Atasan?

Pansus DPRD Pati Interogasi camat pati Kota Soal Video Lunas PBB 250%
pansus hak angket DPRD Pati kembali membuat gelombang dengan memanggil Camat Pati Kota, Didik Rudiartono, untuk hadir di rapat terkait pemakzulan Bupati Sadewo. Pada rapat yang digelar Selasa (19/8/2025), Didik dipertanyakan soal video deklarasi lunas PBB-P2 sebesar 250 persen yang viral belakangan ini.
Latar Belakang
Rapat Hak Angket kali ini menjadi sorotan publik karena melibatkan Camat Pati Kota, Didik Rudiartono, yang didakwa terlibat dalam video deklarasi lunas PBB-P2. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, langsung menanyakan apakah video tersebut ada perintah dari pimpinan atau sering dilakukan. Pertanyaan ini menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap mekanisme transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.
Fakta Penting
Video deklarasi lunas PBB-P2 sebesar 250 persen menjadi titik perhatian utama. Pansus tidak hanya menyoroti kinerja Camat, tetapi juga mungkin menggali lebih dalam soal dinamika internal pemerintahan daerah. Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, mengemukakan pertanyaan krusial: “Video lunas pajak ada perintah dari pimpinan atau sering dilakukan?” pertanyaan ini mencerminkan kekhawatiran publik atas potensi abuse of power atau ketidaksengajaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dampak
Rapat ini tidak hanya menjadi uji coba bagi Camat Didik Rudiartono, tetapi juga menandai upaya DPRD Pati untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Jika ditemukan pelanggaran, dampaknya akan signifikan, terutama dalam konteks pemakzulan Bupati Sadewo yang sedang hangat diperbincangkan.
Penutup
Dengan pertanyaan yang tajam dari Pansus Hak Angket, DPRD Pati memberikan pesan kuat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah. Sosial media sudah ramai dengan diskusi tentang video tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli dengan penggunaan anggaran publik. Pertanyaannya, apakah Camat Didik mampu memberikan jawaban yang memuaskan, ataukah kasus ini akan membuka pintu lebih banyak pertanyaan?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *