Blog

Polres Bogor Gagalkan 323 Kasus Narkoba, 417 Tersangka Ditangkap
Polres Bogor mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan kasus narkoba pada tahun 2025. Dengan total 323 kasus yang berhasil ditangani, petugas berhasil menetapkan 417 orang sebagai tersangka.
Fakta Penting
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengungkapkan dalam rilis akhir tahun bahwa upaya keras petugas telah memberikan hasil yang memuaskan. “Terkait kasus penyalahgunaan narkoba, kami laporkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 323 kasus yang ditangani dengan jumlah tersangka mencapai 417 tersangka,” ujarnya.
Dampak Sosial
Angka ini menunjukkan bahwa narkoba masih menjaditantangan serius di Bogor. Upaya Polres Bogor untuk meningkatkan operasi dan edukasi masyarakat diyakini dapat menurunkan angka kasus di tahun-tahun mendatang.
Penutup
Dengan aksi tegas terhadap narkoba, Polres Bogor menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan dan moral masyarakat. Namun, tantangan masih berlanjut, dan dukungan masyarakat diperlukan untuk menangani masalah ini secara menyeluruh.

Polres Bogor akan memiliki satuan khusus untuk penanganan perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang. Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di Polres Bogor dibentuk tahun 2026.

“Kami pada kesempatan ini melaporkan juga kepada Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, dan rekan-rekan media sekalian bahwa di tahun 2026 nanti, Polres Bogor akan memiliki satuan tersendiri yaitu Satuan PPA-PPO,” kata Wikha dalam rilis akhir tahun di kantornya, Rabu (31/12/2025).

Penanganan kasus terkait perempuan dan anak masih dilakukan Satuan Reserse Kriminal. Dia mengatakan Polda Jawa Barat telah menyetujui pembentukan satuan baru itu.

Menyambut tahun 2026, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengingatkan pentingnya penguatan kebijakan mencegah dampak perubahan iklim. Karena itu, Eddy menegaskan pentingnya tahun 2026 menjadi tahun mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Peningkatan emisi gas rumah kaca, degradasi kualitas udara, serta meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologis menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang kuat dan terintegrasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025).

Eddy mengatakan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik balik kebijakan nasional dengan menempatkannya sebagai tahun mitigasi perubahan iklim yang ditopang oleh penguatan regulasi.