Latar Belakang
Ketum NasDem, Surya Paloh, mengecam penggunaan istilah “operasi tangkap tangan (OTT)” oleh KPK dalam kasus Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis. Kritikannya disampaikan dalam jumpa pers usai pembukaan Rakernas NasDem di Hotel Claro Makassar, Jumat (8 Agustus 2025). Paloh juga menginstruksikan jajarannya di DPR RI untuk memanggil KPK dalam dengar pendapat.
Fakta Utama
Surya Paloh mengkritik keras terminologi OTT yang digunakan KPK, menilainya tidak sesuai dengan standar hukum dan prosedur yang berlaku. Ia menegaskan bahwa instruksinya kepada Fraksi NasDem adalah untuk memastikan KPK memberikan jawaban yang transparan atas kritikan tersebut.
“Kami meminta Komisi III untuk memanggil KPK segera, agar masalah ini dapat ditangani secara profesional,” ujar Paloh seperti dilansir detikSulsel.
Dampak
Kontroversi ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi antara KPK dan DPR RI. Langkah Paloh menunjukkan upaya untuk memastikan akuntabilitas lembaga antirasuah tersebut.
Penutup
Perdebatan antara KPK dan Surya Paloh menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi dalam operasi hukum. Sementara itu, publik menunggu jawaban KPK terkait kritikan tersebut, yang diharapkan dapat menyelesaikan kontroversi ini secara amanah.
