Latar Belakang
Seorang warga bernama Hanter Oriko Siregar telah mengajukan gugatan terhadap syarat pendidikan minimal calon presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah dalam undang-undang pemilu dan pilkada. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah standar pendidikan dari minimal SMA menjadi Sarjana (S-1) untuk semua calon tersebut.
Fakta Penting
Permohonan gugatan ini tercatat di situs resmi MK dengan nomor 154/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 2 September 2025. Gugatan ini menargetkan sejumlah pasal dalam undang-undang, antara lain Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Pasal 7 ayat (2) huruf c dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Dampak
Jika gugatan ini diterima, standar pendidikan untuk calon presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah akan ditingkatkan dari SMA menjadi S-1. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemimpin di Indonesia. Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak sosial dan politik, terutama terhadap keterwakilan masyarakat di berbagai daerah.
Penutup
Gugatan ini menjadi sorotan karena mengusulkan perubahan signifikan dalam syarat kualifikasi calon pemimpin. Apakah MK akan menerima permintaan ini, atau apakah perubahan ini akan memberikan dampak positif atau negatif bagi demokrasi Indonesia, hanya waktu yang akan memberikan jawaban.
