Latar Belakang
Hari ini, tepat pada momen Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro 2026 di sidang paripurna DPR RI. Kebijakan ini menjadi landasan penyusunan RAPBN 2026, yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8% dan defisit APBN sekitar 2,48-2,53% PDB.
Fakta Penting
Pemerintah mengungkapkan target ekonomi makro yang ambisius, termasuk inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar 16.500-16.900, suku bunga SBN 6,6-7,2%, serta ICP 60-80/USD. Di samping itu, asumsi produksi minyak dan gas bumi juga diperkuat, dengan lifting minyak 600-605 ribu barel/hari dan gas bumi 953-1017 setara ribu barel/hari.
Postur APBN 2026 direncanakan dengan pendapatan negara 11,7-12,2% PDB dan belanja negara 14,19-14,75% PDB. Sementara itu, target kesejahteraan mencakup tingkat kemiskinan 6,5-7,5%, pengangguran 4,44-4,96%, dan gini rasio 0,377-0,380.
Dampak
Kebijakan ini menjadi kunci dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Namun, pertanyaan tetap muncul mengenai langkah lebih lanjut untuk mencapai target-target tersebut, terutama dalam konteks global yang tidak menentu.
