Latar Belakang
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengejutkan publik dengan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam pernyataannya, MAKI menegaskan bahwa Hasto berhak atas pengampunan tersebut karena amnesti dianggap sebagai hak yang melekat pada individu.
Fakta Penting
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa pihaknya memahami jika KPK merasa tidak puas atau tidak terima dengan keputusan ini. Namun, dia menyarankan agar perasaan tersebut tidak dipublikasikan secara berlebihan. “Mungkin saja KPK merasa tidak puas atau tidak terima, namun hal tersebut mestinya cukup di perasaan aja,” ujar Boyamin saat dihubungi, Jumat (1/8/2025).
Dampak
Pernyataan MAKI ini menambah polemik di sekitar isu korupsi dan kebijakan amnesti. Sementara sebagian pihak mendukung langkah Prabowo sebagai upaya rekonsiliasi, lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap integritas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Penutup
Keputusan amnesti Hasto tidak hanya menarik perhatian publik tetapi juga mengekspos dinamika antara pemerintah dan institusi anti korupsi seperti KPK. Apakah langkah ini akan menjadi langkah maju atau mundur dalam perjuangan melawan korupsi, hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.
