Latar Belakang
Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menyoroti pentingnya transparansi dalam konteks polemik penyesuaian PBB di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menurutnya, kebijakan perpajakan merupakan isu krusial yang mempengaruhi masyarakat luas.
Fakta Penting
“Peristiwa di Kabupaten Pati menunjukkan betapa pentingnya dialog, keterbukaan, dan partisipasi rakyat sebelum kebijakan diambil oleh pemerintah daerah. Apalagi, ini menyangkut kewajiban perpajakan,” ujar Ahmad Irawan kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).
Ahmad menekankan bahwa kasus di Pati menjadi contoh nyata tentang bagaimana transparansi dan partisipasi masyarakat dapat mencegah konflik. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga, risiko ketidakpuasan dan protes dapat diminimalisir.
Dampak
Polemik PBB di Pati tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga menarik perhatian nasional. Melalui pernyataannya, Ahmad Irawan menegaskan pentingnya peran legislatif dalam memastikan kebijakan publik didukung oleh masyarakat.
Penutup
Dengan mengajak Kemendagri untuk lebih aktif dalam memantau rancangan perda, Ahmad Irawan berharap kasus seperti di Pati dapat dicegah di masa depan. Ini bukan hanya tentang perpajakan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah dapat lebih dekat dengan rakyatnya melalui dialog dan transparansi.
