Latar Belakang
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengecam acara fashion show waria yang digelar dalam pesta pernikahan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia menyebut pelaku LGBT melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan “merekat” kesempatan seseorang memiliki pasangan lawan jenis.
Fakta Penting
Singgih menyorot acara tersebut sebagai bentuk ekspresi diri dan kebebasan berekspresi. Namun, ia juga menegaskan bahwa warga LGBTQ+ memiliki hak sama untuk mengekspresikan diri, asalkan tidak melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku.
Dampak
Kecaman ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mendukung pendapat Singgih, sementara yang lain menilai sikapnya terlalu radikal. Acara fashion show waria di Sulsel pun menjadi sorotan publik, dengan beberapa LSM meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah setempat.
Penutup
Kontroversi ini tak hanya menjadi polemik tentang kebebasan berekspresi, tetapi juga menggugurkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi minoritas seksual di Indonesia. Bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan norma sosial yang berlaku?
