Kejaksaan Agung ( Kejagung ) RI mulai mendalami kasus beras oplosan yang merugikan negara hampir Rp 100 triliun per tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kejagung juga siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya.
“Ya karena kejaksaan sebagai bagian dari aparat penegak hukum, kita komit. Perintah Presiden akan kami laksanakan, tentunya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam hal ini kita akan pelajari dulu, dikaji dulu, masuk ke ranah mana,” terang Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025).
Anang menyebut pengkajian ini dilakukan untuk menentukan kasus kerugian negara yang ditimbulkan ini, termasuk tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum, sehingga penanganannya bisa akan lebih efektif. Dia menjelaskan pihak kejaksaan pun pada akhirnya akan terlibat jika memang kasus ini masuk ranah meja hijau.
