Latar Belakang
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengancam perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Dalam sidak ke PT. Multistrada Arah Sarana (Michelin), Cikarang, Jawa Barat, Andi Gani menyatakan bahwa pimpinan DPR RI siap memanggil pemilik perusahaan yang tidak memperhatikan nasib buruh.
Fakta Penting
Andi Gani menekankan pentingnya keterlibatan DPR dalam mengawasi praktik PHK yang tidak sehat. “Kami berterima kasih kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad yang terjun langsung. Jika perusahaan tidak patuh, pimpinan DPR akan memanggil langsung pemiliknya,” ujar Andi Gani usai sidak di pabrik ban Michelin, Senin (3/11/2025). Aksi ini didukung oleh sejumlah buruh KSPSI yang juga memprotes kondisi kerja di perusahaan tersebut.
Dampak
Ancaman ini menjadi tanda peringatan bagi perusahaan untuk lebih menghormati karyawan. Dengan ikut serta DPR, harapan masyarakat untuk adanya pengawasan yang lebih ketat semakin terlihat nyata.
Penutup
KSPSI dan DPR terus berupaya melindungi hak buruh, namun pertanyaan tetap muncul: apakah ancaman ini akan menjadi jalan keluar bagi perusahaan yang sering melanggar aturan? Langkah nyata perlu segera diambil untuk mencegah PHK sepihak yang merugikan masyarakat.
