Penjemputan Paksa Ditegakkan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan upaya penjemputan paksa terhadap Menas Erwin Djohansyah (MED), seorang wiraswasta yang sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menas diduga terlibat dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dalam kasus tersebut.
Latar Belakang
Menas kembali mangkir pada panggilan KPK hari ini, setelah sebelumnya tidak hadir pada Senin (28/7) dan Senin (4/8). Ketidakhadirannya tanpa alasan yang wajar menjadi dasar KPK untuk mengambil langkah tegas. “Ini terkait dengan ultimatum kita. Karena sudah dipanggil dua kali tanpa hadir, kami akan melaksanakan upaya paksa terhadap saudara ME,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Fakta Penting
KPK memastikan bahwa upaya penjemputan paksa ini sesuai dengan kewenangannya. Menas, yang juga dikenal sebagai penyewa kamar eks Sekretaris MA-Windy, telah menjadi fokus penyidikan karena diduga terlibat dalam jaringan korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi tersebut.
Dampak
Langkah KPK ini menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya paksa yang dilakukan sebagai tindakan terakhir setelah berbagai upaya persuasif gagal, menjadi contoh bahwa setiap pelanggar hukum akan dihadapkan pada konsekuensi.
Penutup
Dengan penjemputan paksa ini, KPK memberikan pesan bahwa tidak ada tempat untuk pelanggar hukum, bahkan bagi mereka yang memiliki posisi atau latar belakang tertentu. Kasus ini juga menyorot pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap level pemerintahan.
