Latar Belakang
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 757,8 triliun untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Anggaran ini menjadi sorotan khusus karena didampingi dan akan diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fakta Penting
KPK menegaskan komitmen untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. “Pendidikan merupakan sektor prioritas yang dekat dengan kebutuhan masyarakat luas. Sebagai pelayanan publik, alokasi anggaran ini harus dilakukan dengan baik oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo pada Jumat (15/8/2025).
Dampak
Alokasi anggaran sebesar Rp 757,8 triliun ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mulai dari infrastruktur hingga program pendidikan masyarakat. Namun, kerjasama antara lembaga pemerintah dan KPK menjadi kunci untuk mencegah potensi korupsi dan penyimpangan dana.
Penutup
Dengan adanya pengawasan KPK, masyarakat dapat lebih percaya bahwa alokasi anggaran pendidikan akan digunakan secara transparan dan efektif. Namun, pertanyaan tetap muncul: apakah anggaran ini akan mencukupi kebutuhan pendidikan di seluruh Indonesia?
