Latar Belakang
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah memanggil Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief (HL), dalam kasus korupsi kuota haji 2024. Namun, Hilman meminta penjadwalan ulang pemanggilan karena ada kegiatan penting di DPR yang sudah terprogram sebelumnya.
Fakta Penting
“Hari ini, terhadap saudara Dirjen PHU yang bersangkutan, meminta dilakukan penjadwalan ulang karena ada agenda lain yang sudah terjadwal di DPR,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Dampak
Permintaan penjadwalan ulang ini menimbulkan pertanyaan publik tentang prioritas Dirjen PHU dan dampaknya terhadap proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024. KPK dipastikan akan tetap memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Penutup
Peristiwa ini menjadi perhatian publik, terutama karena melibatkan institusi vital seperti KPK dan DPR. Masyarakat menantikan langkah selanjutnya dari KPK dalam menangani kasus ini.
