Latar Belakang
Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara (Aman) pada Rabu (15/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menampung aspirasi terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, acara ini menandai komitmen kuat dari legislatif untuk mendengarkan suara masyarakat.
Fakta Penting
Dalam rapat yang berlangsung dengan atmosfir produktif, Aliansi Mahasiswa Nusantara (Aman) menyampaikan berbagai masukan vital terkait RKUHAP. Para peserta diskusi aktif memaparkan perlunya revisi dalam sistem hukum acara pidana untuk memastikan keadilan yang lebih efektif. Komisi III DPR RI menunjukkan sikap terbuka dengan serius mempertimbangkan setiap aspirasi yang diberikan.
Dampak
Rapat ini tidak hanya menjadi wadah untuk menampung aspirasi, tetapi juga menunjukkan sinergi antara legislatif dan masyarakat sipil dalam mendorong perubahan. Dengan adanya RDPU ini, diharapkan RKUHAP yang akan dishaping menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penutup
Sebagai langkah strategis, Komisi III DPR RI melalui RDPU dengan Aman telah membuka jalan untuk diskusi yang lebih luas tentang hukum acara pidana. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana implikasi positif dari rapat ini terhadap sistem hukum Indonesia di masa depan? Dengan kerjasama yang solid antara legislatif dan masyarakat, jawaban atas pertanyaan tersebut terlihat semakin jelas.
