Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akibat muatan melebihi kapasitas empat kali lipat. Huda meminta dilakukannya audit menyeluruh dan memperketat SOP pelayaran kapal.
“Persis, semua pihak harus duduk bersama, pihak Kementerian Perhubungan, BUMN yang mengurus yang terkait dengan misalnya ASDP, dan semua stakeholder yang terkait, termasuk semua penyelenggara yang mendapatkan izin penyelenggaraan transportasi laut,” kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
“Dilakukan audit secara menyeluruh, dari semua kapal yang ada, dan audit terkait dengan manajemen dan mekanisme pelaksanaan SOP yang kedodoran dan bahkan tidak terlaksana ini,” sambungnya.
