Latar Belakang
Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan komitmen dirinya dan DPR untuk memperjuangkan hak asasi konsumen dengan menyukseskan agenda sertifikasi halal, yang menjadi program utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Fakta Penting
HNW menyebut dukungan ini sebagai upaya untuk memenuhi hak asasi konsumen sekaligus merealisasikan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. “Dukungan ini tercermin dari anggaran yang diterima oleh BPJPH. Pagu indikatif awal BPJPH dari pemerintah untuk tahun 2026 hanya Rp 216 Miliar, namun setelah dibahas pada rapat kerja komisi 8 DPR bersama BPJPH, alhamdulillah peningkatan pada RAPBN 2026 menjadi Rp 551,8 Miliar. Tentu kami di Komisi 8 DPR bersama BPJH akan memperjuangkan lagi sampai di angka yang diusulkan yakni Rp 2,3 Triliun,” terang Hidayat dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).
Dampak
Dukungan ini tidak hanya memperkuat program sertifikasi halal tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia. HNW Tegaskan Dukungan DPR untuk Program Sertifikasi Halal menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas produk halal dan memastikan kepercayaan masyarakat.
Penutup
Dengan target anggaran Rp2,3 Triliun, upaya HNW dan DPR menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan sistem sertifikasi halal yang lebih efektif dan berdampak pada taraf hidup masyarakat.
