Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital lewat hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau dikenal sebagai pp tunas.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa PP Tunas adalah respons strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan ancaman terhadap kelompok rentan terutama anak-anak secara sistematis.
“Kami di Komdigi tidak hanya melihat dampaknya (ruang digital) terhadap anak-anak, tetapi kepada keseluruhan. Bagaimana ruang digital ini berdampak kepada seluruh warga negara yang menggunakan,” ujar Meutya beberapa waktu lalu, dikutip Senin (21/7/2025).
