Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan, Bapenda, PTSP, serta sejumlah perusahaan pengelola parkir hari ini. Pemanggilan itu dalam rangka mendalami berbagai persoalan tata kelola parkir di Jakarta, terutama terkait potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.
Salah satu sorotan utama Pansus yaitu lemahnya pengawasan terhadap sistem e-parking dan skema self-assessment oleh perusahaan parkir. Meskipun telah mengadopsi sistem cashless dan digital, DPRD menilai masih terbuka ruang manipulasi data transaksi karena pelaporan pendapatan masih bersifat sepihak tanpa verifikasi real-time yang dapat diakses langsung oleh Pemprov atau pihak independen.
“Kami akan mencecar alur pelaporan keuangan dari pengguna parkir hingga ke kas daerah. Jangan sampai sistem digital yang seharusnya transparan justru menjadi alat pengelabuan setoran,” kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).
