Djarot Tolak Korbankan Hasto
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengecam vonis 3,5 tahun yang diberikan kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Djarot menuding adanya politisasi hukum dan meminta agar Harun Masiku, yang menjadi narasumber utama kasus ini, juga ditangkap untuk memastikan keadilan.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku pada 2019-2024. Hasto didakwa memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan proses PAW tersebut. Namun, Djarot menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa uang tersebut berasal dari Hasto atau PDIP.
Dampak Politis
Djarot mengkritik keras upaya yang diduga memanfaatkan hukum untuk merongrong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia menegaskan bahwa keadilan seharusnya tidak memihak dan meminta agar Harun Masiku juga diperiksa sebagai bagian dari proses yang lebih transparan.
Penutup
Dengan pernyataannya, Djarot menekankan pentingnya sikap adil dan transparan dalam menangani kasus hukum yang melibatkan tokoh politik. Polemik ini tidak hanya mempengaruhi PDIP, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang independensi hukum dalam konteks politik Indonesia.
