Latar Belakang
Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan yang mengejutkan dalam kasus pelanggaran administrasi pilkada. Dalam Putusan MK Nomor 104/PUU-XXII/2025, MK memutuskan bahwa rekomendasi Bawaslu harus dianggap sebagai putusan yang wajib dijalankan. Ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika hubungan antara Bawaslu dan KPU.
Fakta Penting
Putusan MK ini memiliki dampak langsung pada kinerja KPU. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan bahwa dengan adanya putusan ini, rekomendasi Bawaslu menjadi mengikat dan tidak dapat diabaikan oleh KPU. “Iya, jadi rekomendasi dianggap sebagai putusan ya,” ujar Bagja kepada wartawan, Kamis (31/7/2025). Ini menunjukkan upaya Bawaslu untuk memperkuat pengawasan dan menegakkan disiplin dalam sistem pilkada.
Dampak
Putusan MK Nomor 104/PUU-XXII/2025 tidak hanya mengubah permainan dalam konteks hukum pilkada, tetapi juga memberikan tekanan pada KPU untuk lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan rekomendasi Bawaslu yang sekarang memiliki status hukum yang lebih kuat, masyarakat dapat lebih memercayakan kredibilitas pemilu. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah KPU siap menerima perubahan ini dan bagaimana mereka akan menangani rekomendasi-rekomendasi yang sebelumnya sering diabaikan.
