Latar Belakang
Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna Laoly, mengemukakan pentingnya mengevaluasi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kerangka Demokrasi Pancasila. Dengan lebih dari dua dekade reformasi, ia menegaskan urgensi peninjauan ulang demokrasi Indonesia untuk memastikan tetap berpihak pada masyarakat.
Fakta Penting
Hal ini disampaikan Yasonna saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Kelompok I Badan Pengkajian MPR dengan tema ‘Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila’ di Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (5/11). Dalam acara tersebut, ia menjelaskan bahwa Badan Pengkajian MPR memiliki mandat untuk mengkaji pelaksanaan UUD 1945 secara komprehensif, melibatkan partisipasi masyarakat sesuai Keputusan MPR Nomor 3 Tahun 2004.
Dampak
Evaluasi ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia, memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat tetap menjadi dasar negara. Dengan menggabungkan sudut pandang akademis dan praktis, FGD ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi Pancasila.
Penutup
Dengan inisiatif evaluasi ini, Badan Pengkajian MPR tidak hanya memenuhi mandat konstitusionalnya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan demokrasi yang lebih inklusif dan berpihak pada rakyat. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana hasil evaluasi ini akan ditransformasikan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia?
