Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika utang kereta cepat ( Whoosh ) menjadi tanggungan Danantara. Said mengatakan urusan utang tersebut seharusnya bukan kewenangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Said menjelaskan Whoosh mulanya proyek bussines to bussines. Namun kemudian, proyek itu diambil alih oleh pemerintah.
“Duduk soalnya kan begini ya, Whoosh ini awalnya bussines to bussines. Setelah itu diambil pemerintah government. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60%, 40% China,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
