Latar Belakang
Kereta light rapid transit (LRT) Jabodebek, yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, baru-baru ini menjadi sorotan kontroversi setelah terjadi gangguan perjalanan. Gangguan ini menyebabkan penumpang terpaksa dievakuasi dengan berjalan kaki di atas lintasan LRT. Kejadian ini tidak hanya mengganggu kenyamanan penumpang tetapi juga menjadi perhatian publik dan pemerintah.
Fakta Penting
Komisi V DPR RI telah memastikan akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan operator LRT Jabodebek dalam masa sidang mendatang. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan ketidakpahaman atas terjadinya insiden ini. “Kami akan panggil Kementerian Perhubungan dan operator LRT saat masuk masa sidang yang akan datang,” ujarnya saat dihubungi, Senin (27/10/2025).
Lasarus juga menyorot ketidakprofesionalan operator LRT Jabodebek dalam mengelola sistem yang seharusnya memberikan layanan yang aman dan nyaman untuk masyarakat. Kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan operasi LRT, yang perlu segera diperbaiki.
Dampak
Insiden ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan penumpang tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kualitas layanan publik dan kerja sama antara pemerintah dengan operator transportasi. Publik menantikan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah terulangnya insiden serupa dan memastikan keamanan penumpang menjadi prioritas utama.
Penutup
Dengan memanggil operator LRT Jabodebek, Komisi V DPR menunjukkan komitmen untuk memberikan jawaban atas masalah transportasi yang meresahkan masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah langkah ini akan mampu menghasilkan perubahan nyata atau hanya menjadi langkah simbolis semata? Hanya waktu yang akan membuktikannya.
