Latar Belakang
Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) telah memberikan sanksi peringatan keras terhadap Ketua, 4 anggota, dan Sekjen KPU karena pengadaan sewa private jet selama Pemilu 2024. Sanksi ini menjadi sorotan publik, terutama mengingat anggaran yang digunakan untuk transportasi mewah tersebut.
Fakta Penting
Sekjen KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan mematuhi putusan DKPP. “Saya secara pribadi akan menjalankan putusan DKPP tersebut,” ujar Bernad kepada wartawan, Rabu (22/10/2025). Ia juga menyatakan bahwa KPU akan segera menindaklanjuti sanksi tersebut, mengingat keputusan dkpp telah bersifat final dan mengikat.
Dampak
Sanksi ini tidak hanya menjadi tolak ukur integritas KPU, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi penggunaan anggaran publik. Masyarakat dan stakeholder menantikan langkah konkret KPU dalam mencegah kejadian serupa di masa depan.
Penutup
Dengan menerima sanksi ini, KPU menunjukkan komitmen untuk memperbaiki image dan memastikan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, pertanyaan tetap muncul: apakah langkah KPU akan cukup untuk mengembalikan rasapercaya publik?
