Latar Belakang
Ketua Kelompok DPD di MPR, Dedi Iskandar Batubara, menilai peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah masih lemah. Ia meminta kewenangan DPD diperkuat agar pengawasan lebih efektif.
Fakta Penting
“Seiring berjalan, kewenangan DPD di Pasal 22 D dianggap masih banyak kelemahan karena DPD RI tidak diberikan otoritas sebagai pengambil keputusan baik di bidang legislasi, budgeting, maupun pengawasan yang terkait kedaerahan,” ungkap Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2023). Hal itu disampaikan Dedi saat membuka diskusi publik bertema Penguatan Peran DPD RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Hotel Santika Premiere, Bintaro, Senin (26/8/2023).
Penutup
Dedi menekankan pentingnya perkuatan kewenangan DPD untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ini menjadi langkah krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat daerah.
