Reformasi Birokrasi Menyongsong 2025
Presiden memberikan peringatan keras tentang masalah korupsi yang merajalela di semua tingkatan birokrasi. Di hadapan sidang MPR-RI, DPR-RI, dan DPD-RI pada 15 Agustus 2025, beliau menegaskan bahwa korupsi bukanlah masalah kecil, melainkan ancaman serius terhadap kemerdekaan dan kemapuan pemerintah untuk melayani rakyat.
Permintaan Perubahan dari DPR-RI
Ketua DPR-RI juga mengajak pemerintah untuk mengakhiri pola birokrasi lamban dan formal yang hanya bergerak di permukaan. Ia menekankan urgensi dalam memberikan layanan publik yang responsif dan adil, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari reformasi birokrasi.
Momen Kritis bagi Reformasi
Tahun 2025 menjadi titik akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Para pemangku kebijakan diminta untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program reformasi selama lima tahun terakhir. Dengan waktu yang tersisa singkat, upaya reflektif dan tindakan cepat menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang lebih baik.
Penutup
Reformasi birokrasi bukan hanya tentang perubahan struktural, tetapi juga perubahan budaya. Tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik akan sulit tercapai. Pertanyaannya, apakah tahun 2025 akan menjadi tahun bersejarah dalam perjalanan reformasi birokrasi Indonesia?
