Pemeriksaan Saksi oleh KPK
KPK tengah menangani kasus korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah (U), menjadi saksi dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Selasa (20/5).
“Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK Pengurusan Dana Hibah untuk Pokmas dari APBD Prov Jatim TA 2021-2022,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (20/5/2025).
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari dugaan pengelolaan dana hibah yang tidak transparan. Dana yang ditujukan untuk masyarakat akhirnya diduga digunakan untuk tujuan lain, merugikan keuangan daerah. KPK mengambil langkah tegas dengan memanggil Ulfiyah sebagai saksi penting dalam penyelidikan.
Fakta Penting
– Kasus ini melibatkan dana hibah tahun 2021-2022 dari APBD Provinsi Jawa Timur.
– Wakil Bupati Situbondo dipanggil sebagai saksi, menunjukkan pentingnya peran dalam investigasi.
– KPK menegaskan komitmen dalam memberantas korupsi dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Dampak Sosial dan Politik
Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian publik di Situbondo, tetapi juga menarik perhatian nasional. Masyarakat menantikan hasil penyelidikan yang transparan dan adil. Jika ditemukan indikasi kuat, kasus ini dapat berdampak pada reputasi daerah dan mekanisme pengelolaan dana hibah di masa depan.
Penutup
Pemeriksaan Wakil Bupati Situbondo menjadi langkah penting dalam kasus korupsi dana hibah Jatim. KPK diharapkan dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara benar. Masyarakat terus memantau perkembangan kasus ini dengan cermat.
