Latar Belakang
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi terkait kontroversi keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap Tom Lembong. Sahroni menegaskan bahwa langkah ini bukan upaya melemahkan hukum, melainkan usaha menjaga keadilan yang lebih besar.
Fakta Penting
“Sahroni menyebut bahwa keputusan amnesti dan abolisi sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang. Namun, dari luar, langkah ini terlihat seperti pengereman pada pemberantasan korupsi,” ujarnya dalam komentar Jumat (1/8/2025). Ia juga mengakui bahwa penilaian awal masyarakat terhadap kebijakan ini bisa saja tidak sejalan dengan niat sebenarnya.
Dampak Sosial
Keputusan ini memicu polemik publik, terutama di tengah upaya keras pemerintah melawan korupsi. Sahroni menekankan bahwa amnesti dan abolisi tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai langkah strategis untuk mencapai keseimbangan.
Penutup
Dengan amnesti dan abolisi, pemerintah dihadapkan pada pertanyaan: apakah langkah ini akan memperkuat atau malah merusak sistem hukum Indonesia?JR
