Pembuka:
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengambil langkah strategis dengan mengusulkan 6.120 formasi PPPK kepada Badan Kepegawain Negara (BKN) dan Kemenpan RI. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada pegawai non asn yang telah mengikuti seleksi PPPK Tahap I dan II namun belum mendapat formasi.
Latar Belakang:
Melalui surat nomor 800/10555/BKD.I/2025 yang ditandatangani oleh Herman Deru, Pemprov Sumsel menyerahkan usulan rekomendasi PPPK kepada BKN RI. Kepala BKD, H Ismail Fahmi, membenarkan bahwa surat usulan tersebut telah resmi ditandatangani gubernur.
Fakta Penting:
– Total formasi yang diusulkan mencapai 6.120.
– Usulan ini khusus untuk pegawai non ASN yang tergabung dalam PPPK Tahap I dan II.
– Langkah ini dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan keterwakilan dan peluang kerja yang lebih baik bagi pegawai non ASN.
Dampak:
Langkah Pemprov Sumsel diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik melalui penggunaan tenaga profesional yang lebih terstruktur. Selain itu, inisiatif ini juga menunjukkan komitmen gubernur dalam memberikan perlindungan dan penghargaan yang adil kepada pegawai non ASN.
Penutup:
Dengan mengusulkan 6.120 formasi PPPK, Herman Deru tidak hanya memberikan harapan kepada pegawai non ASN, tetapi juga meneguhkan komitmen Pemprov Sumsel untuk memajukan kualitas pelayanan publik. Langkah ini menjadi contoh bagaimana kepemimpinan yang responsif dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat.
