Latar Belakang
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengecam kebijakan Kepala BNN, Komjen Marthinus Hukom, yang melarang anggotanya menangkap pengguna narkoba, termasuk artis. Tandra menegaskan bahwa kebijakan ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang penghapusan batas antara pengguna dan pengedar narkoba.
Fakta Penting
Tandra mengungkapkan bahwa undang-undang telah jelas menyebutkan pengguna narkoba sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan tindakan hukuman. Namun, dia juga menyinggung bahwa implementasi kebijakan di lapangan kerap bertabrakan dengan norma hukum. “Kami melihat dari dua sudut: normatif dan praktik di lapangan. Jika tidak ditangkap, bagaimana membedakan antara pengguna dan pengedar?” ujar Tandra dalam wawancara, Jumat (18/7/2025).
Dampak
Kebijakan ini menimbulkan polemik publik, terutama karena melibatkan artis. Beberapa pihak menilai bahwa perlakuan khusus terhadap artis dapat menciptakan ketidakadilan sosial. Di sisi lain, pendukung kebijakan ini menganggap bahwa pendekatan rehabilitasi lebih efektif daripada tindakan represif.
Penutup
Dengan kritik tajamnya, Tandra menantang BNN untuk memberikan jelasan lebih lanjut tentang dampak sosial dan legal dari kebijakan ini. Pertanyaan tentang batas antara pengguna dan pengedar narkoba pun semakin menuntut jawaban yang komprehensif. Bagaimana masyarakat melihat perlakuan yang berbeda terhadap artis? Diskusi ini semakin mendesak di tengah perang melawan narkoba yang terus berlangsung.
