Latar Belakang
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti program Pemprov Jabar yang menyelenggarakan pendidikan barak militer untuk anak-anak dengan perilaku khusus. Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, mengungkapkan bahwa program ini memiliki potensi melanggar hak anak, khususnya dalam aspek perlindungan dan pengembangan.
Fakta Penting
KPAI telah melakukan pengawasan di beberapa lokasi, termasuk barak militer di Purwakarta dan Bandung. Dari hasil pengawasan, Ai menemukan bahwa sumber daya yang memiliki keterampilan child safeguarding masih terpisah, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat.
“Sistem persetujuan saat ini hanya didasarkan pada ijazah orang tua dan kerja sama dengan TNI, namun tidak ada referensi rujukan dari psikolog ahli yang memahami perkembangan anak,” ujar Ai dalam jumpa pers daring, Jumat (16/5/2025).
Dampak
Kritikan KPAI ini menggugurkan polemik tentang pendekatan militer dalam pendidikan anak, yang dinilai kurang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Program serupa di daerah lain juga mulai mendapat perhatian khusus, menyusul sorotan publik terhadap potensi pelanggaran hak anak.
Penutup
KPAI menekankan pentingnya perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan program barak militer tidak merugikan anak-anak. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam memantau dan memberikan masukan pada program serupa, demi perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia.
