Latar Belakang
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, usia yang seharusnya menandai kedewasaan berbangsa dan bernegara. Namun, di balik gembar-gembor perayaan kemerdekaan, pertanyaan mendasar terus mengemuka: sudahkah kekayaan alam negeri ini dikelola untuk kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan?
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitasnya selama delapan dekade terakhir menunjukkan celah besar antara cita-cita konstitusi dan praktik di lapangan.
Fakta Penting
Pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia selama ini ditandai oleh ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan krisis lingkungan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat SDA lebih banyak dinikmati oleh korporasi daripada rakyat.
Lebih parahnya, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha menambah masalah. Ketidakseimbangan ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan untuk masa depan.
Dampak Sosial dan Politik
Ketimpangan penguasaan SDA telah menyebabkan konflik agraria yang merenggut ribuan nyawa dan mengekang kemakmuran masyarakat. Krisis lingkungan karena eksploitasi berlebih juga menjadi ancaman serius terhadap daya saing ekonomi Indonesia.
Penutup
Setelah 80 tahun merdeka, Indonesia masih harus berjuang keras untuk mewujudkan kemerdekaan berkelanjutan yang adil bagi rakyat, alam, dan masa depan. Pertanyaan yang mendasar: kapan kita akan mencapai kemerdekaan sejati yang dijanjikan oleh UUD 1945?
“`
