Tunjangan anggota DPR kembali menjadi perbincangan panas usai gelombang protes melanda berbagai wilayah Indonesia. Dalam upaya menanggapi sorotan publik, seluruh fraksi di DPR akhirnya sepakat untuk mengevaluasi tunjangan wakil rakyat.
Latar Belakang
Dirangkum detikcom, Minggu (31/8/2025), kontroversi tunjangan DPR bermula dari surat edaran Sekjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010. Dalam dokumen tersebut, tercantum berbagai komponen tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, serta fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, dan tunjangan beras.
Fakta Penting
Protes semakin meruncing setelah masyarakat mengetahui bahwa setiap anggota DPR menerima tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Angka tersebut dinilai tidak proporsional dan menjadi sumber kemarahan publik, yang akhirnya mendorong gelombang demonstrasi di Jakarta dan daerah lainnya.
Dampak
Persetujuan 8 fraksi DPR untuk mengevaluasi tunjangan ini menjadi langkah penting dalam menanggapi kecaman publik. Namun, pertanyaan tetap mengemuka: apakah evaluasi ini akan mencukupi ekspektasi rakyat atau hanya menjadi langkah kosong belaka?
Sumber informasi: detikcom
