Pemilu ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan hak pilih menjadi intinya. Karena itu, kepastian mengenai siapa yang berhak memilih semestinya ditempatkan sebagai prasyarat utama, bukan sekedar urusan administratif. Tanpa kepastian tersebut, sebaik apa pun desain sistem pemilu akan kehilangan maknanya. Di sinilah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara strategis menemukan relevansinya. Menurut Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ialah kegiatan memperbarui data pemilih secara berkala dan berkesinambungan di luar tahapan/tahun pemilu. Berbeda dengan pemutakhiran pada masa pemilu yang bersifat insidental dan berbatas waktu, PDPB dirancang untuk menyesuaikan data pemilih dengan dinamika kependudukan yang terus berubah. Tujuannya bukan semata memperbarui angka, melainkan memastikan agar daftar pemilih selalu mendekati kondisi riil warga negara yang memenuhi syarat. Pemilih baru karena usia, perpindahan domisili, peralihan status sipil ke TNI/Polri atau sebaliknya, perbaikan elemen identitas kependudukan, hingga pencoretan karena meninggal dunia dimutakhirkan secara rutin. Dengan pendekatan ini, daftar pemilih tidak diperlakukan sebagai dokumen final, melainkan sebagai basis data yang terus dirawat. Secara mekanisme, PDPB dijalankan melalui pemanfaatan berbagai sumber data, mulai dari data kependudukan, koordinasi lintas instansi, hingga masukan/tanggapan masyarakat. Hasilnya direkapitulasi dan ditetapkan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Hal ini menegaskan bahwa PDPB ialah kerja kelembagaan yang berkesinambungan, bukan aktivitas musiman menjelang pemungutan suara. Signifikansi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terlihat jelas pada hasil PDPB Nasional 2025 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 17 Desember 2025. Jumlah pemilih mencapai 211.865.861 orang, terdiri atas 209.975.254 pemilih dalam negeri dan 1.890.607 pemilih luar negeri, tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Angka ini meningkat lebih dari tujuh juta pemilih dibandingkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang berjumlah 204.807.222 pemilih. Selisih tersebut tidak tepat dibaca sebagai kekliruan masa lalu, melainkan sebagai gambaran bahwa daftar pemilih bersifat dinamis dan baru terakomodasi secara lebih komprehensif melalui pemutakhiran berkelanjutan. Dalam kerangka ini, PDPB berfungsi sebagai mekanisme penyangga, agar perubahan demografis tidak tertunda hingga tahapan pemilu berikutnya. Lebih jauh, PDPB memberi arah penting bagi penyelenggaraan pemilu. Jika dirawat secara konsisten, data PDPB dapat menjadi fondasi penyusunan Daftar Pemilih Tetap berikutnya. Dengan begitu, proses pendataan tidak lagi harus dimulai dari awal setiap lima tahun.