Tag: ott hakim pn depok

  • **OTT Hakim PN Depok: KPK Selidiki Pimpinan Sebelumnya, I Wayan Baru Delapan Bulan Menjabat**

    **OTT Hakim PN Depok: KPK Selidiki Pimpinan Sebelumnya, I Wayan Baru Delapan Bulan Menjabat**

    **OTT Hakim PN Depok: KPK Selidiki Pimpinan Sebelumnya, I Wayan Baru Delapan Bulan Menjabat**
    **OTT Hakim PN Depok: KPK Selidiki Pimpinan Sebelumnya, I Wayan Baru Delapan Bulan Menjabat**

    Ketua PN Depok Ditangkap OTT, KPK Usut Keterlibatan Pimpinan Sebelumnya
    I Wayan Eka Mariarta, yang baru menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok selama delapan bulan, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait sengketa lahan. Kasus ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga menarik perhatian karena KPK berniat menyelidiki keterlibatan pimpinan PN Depok sebelumnya.
    Latar Belakang
    I Wayan menjabat sebagai Ketua PN Depok sejak Mei 2025. Namun, baru delapan bulan menjabat, dirinya terlibat dalam kasus yang sedang diusut KPK. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa KPK tidak akan berhenti hanya pada I Wayan. “Kemudian ini ketua PN baru kan? Kemudian yang lama bagaimana? Apakah akan didalami juga kan gitu? Tentu, jadi ini adalah pintu masuk ya perkara ini seperti itu,” kata Asep kepada wartawan, Minggu (8/2/2026).
    Fakta Penting
    KPK menegaskan bahwa investigasi tidak hanya terfokus pada I Wayan, melainkan juga pada siapa pun yang terlibat dalam kasus ini. Asep mengatakan bahwa KPK akan menyelidiki semua pihak yang terkait dengan sengketa lahan tersebut, termasuk pimpinan PN Depok sebelumnya.
    Dampak
    Kasus ini tidak hanya mengguncangkan lingkungan hukum di Depok, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas di lembaga peradilan. Dengan menyelidiki keterlibatan pimpinan sebelumnya, KPK menunjukkan komitmen untuk membersihkan korupsi dari semua lapisan sistem.
    Penutup
    Kasus OTT Hakim PN Depok menandakan bahwa KPK tidak akan ragu-ragu untuk menyelidiki semua pelanggaran hukum, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan. Dengan demikian, publik diharapkan lebih percaya bahwa korupsi tidak akan lagi merajalela di Indonesia.