Latar Belakang
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menanggapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menuntut penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN tidak boleh dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yahya menekankan pentingnya melindungi program MBG melalui perundang-undangan khusus.
Fakta Penting
Menurut Yahya, penyusunan APBN adalah kewenangan DPR dan Presiden, yang direalisasikan melalui UU. Kewenangan mengubah anggaran kementerian atau lembaga, termasuk pemindahan dana pendidikan untuk MBG, menjadi prioritas program Presiden yang mendapat persetujuan DPR.
Dampak
Yahya mengatakan, “Pemindahan anggaran pendidikan untuk MBG merupakan prioritas program Presiden yang disetujui oleh DPR.” Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program bantuan pangan.
Penutup
Dengan usulan pembuatan UU MBG, Komisi IX DPR memberikan jaminan hukum bagi program ini. Ini juga menjadi langkah strategis untuk menanggapi gugatan di MK dan memastikan keberlanjutan program pemerintah.