Latar Belakang
Pemerintah Indonesia telah mengizinkan warga negara asing (WNA) untuk menjabat sebagai direksi di badan usaha milik negara (BUMN). Sebagai langkah pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewajibkan WNA tersebut melaporkan harta kekayaannya. Ini merupakan upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.
Fakta Penting
Keputusan ini diketahui setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu. Prabowo mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang saat ini mengelola 1.044 BUMN, akan dipangkas menjadi sekitar 300 BUMN untuk meningkatkan efisiensi. “Kita berusaha mencari eksekutif terbaik untuk memimpin Danantara,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Dampak
Langkah ini diharapkan mendorong investasi asing dan menarik talenta global untuk memimpin BUMN. Namun, kebijakan wajib lapor harta oleh WNA direksi BUMN menjadi sorotan publik. Beberapa pihak menilai ini sebagai langkah positif untuk pencegahan korupsi, sementara yang lain mengkhawatirkan implikasi hukum dan administratif bagi WNA.
Penutup
Kebijakan ini tidak hanya menjadi agenda domestik, tetapi juga menarik perhatian internasional. Dengan mewajibkan laporan harta, pemerintah menunjukkan komitmen dalam pencegahan korupsi. Namun, tantangannya terletak pada implementasi yang efektif dan transparan. Apakah langkah ini akan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan BUMN, atau justru menjadi beban tambahan bagi WNA? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.